Baca teks berikut ini dengan cermat.

Sekolah Berdasarkan Sistem Zonasi, Setuju atau Tidak?

Ketidakmerataan kompetensi siswa menjadi permasalahan pelik yang terus terjadi hingga saat ini. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketimpangan kualitas sekolah satu dengan yang lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Namun program baru tersebut mendapat banyak perdebatan dari masyarakat. Setuju atau tidak setujukah masyarakat dengan sistem zonasi?

Protes terhadap sistem zonasi bahkan sampai memantik aksi massa. Di Surabaya, aksi massa yang melakukan protes berlangsung sampai malam hari. Presiden Jokowi kemudian mengakui bahwa sistem zonasi perlu dikaji ulang karena banyak menimbulkan masalah dan kritikan.

Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, menjadi salah satu pihak yang menolak keras sistem zonasi. Hetifah berpandangan bahwa Indonesia belum siap menerapkan sistem zonasi, karena kondisi sarana dan prasarana belum sama baik antara satu sekolah dengan yang lainnya. Ia juga mengatakan bahwa kuantitas dan kualitas guru juga belum merata. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa ia tidak ingin sistem zonasi dibatalkan. Yang Hetifah inginkan adalah sistem zonasi dikaji ulang.

Namun, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy menjadi pihak yang mendukung sistem zonasi diterapkan. Muhadjir menjelaskan bahwa kebijakan sistem zonasi menimba inspirasi dari negara maju seperti Jepang, Amerika, Jerman, dan lain sebagainya. Ia juga mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi negara-negara maju tersebut pun pada awalnya sama dengan Indonesia. Secara bertahap mereka terus memperbaikinya sehingga menjadi maju seperti sekarang.

Ketua DPP PKS, Ledia Hanifah Amaliah, memberikan solusi kepada pemerintah terkait penentangan sistem zonasi. Hanifah mengatakan, "Solusi pertama, evaluasi menyeluruh kebijakan sistem zonasi. Kedua, beri keleluasaan pada daerah untuk menyesuaikan kondisinya."

(Sumber: Detik.com, dengan penyesuaian)

Simpulan teks diskusi di atas adalah ...